Lintaswarta.co.id – Pekan terakhir Januari 2026 menjadi periode yang penuh gejolak bagi pasar modal Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penurunan drastis sebesar 6,94% dalam sepekan, performa terburuk sejak Februari 2025. Menanggapi kegaduhan ini, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan pesan khusus yang menenangkan bagi para investor.
Kepanikan di bursa efek terlihat jelas dengan diberlakukannya trading halt selama dua hari berturut-turut pada 28-29 Januari 2026. Meskipun sempat menguat tipis 1,18% pada 30 Januari, akumulasi tekanan jual dari investor asing mencapai angka fantastis, dengan net outflow sebesar Rp 13,93 triliun sepanjang pekan 26-30 Januari 2026. Situasi ini memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku pasar.
Pemicu utama gejolak ini adalah keputusan mengejutkan dari penyedia layanan indeks global MSCI yang membekukan saham-saham Indonesia dari portofolio bergengsinya. Lebih lanjut, MSCI bahkan mengeluarkan peringatan potensi penurunan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Imbasnya, empat petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) memilih untuk mengundurkan diri, meski posisi-posisi krusial tersebut segera terisi kembali.

Related Post
Dalam konferensi pers yang digelar Sabtu (31/1) malam, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan langsung arahan dari Presiden Prabowo. Pesan tersebut bertujuan untuk menenangkan pasar dan menegaskan komitmen pemerintah. "Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia," ujar Airlangga mengutip Presiden, "fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah tetap berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia."
Tidak hanya sekadar pesan, pemerintah juga bergerak cepat merumuskan strategi konkret. Dalam pertemuan penting di Wisma Danantara yang dihadiri para petinggi kementerian dan lembaga, beberapa prioritas utama diungkapkan untuk menjaga stabilitas dan iklim investasi. Airlangga menekankan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia tetap solid, tercermin dari pertumbuhan ekonomi 5,04% pada Kuartal III 2025, dengan proyeksi peningkatan lebih tinggi pada Kuartal IV 2025.
Langkah strategis lainnya mencakup penertiban terhadap praktik ‘saham gorengan’ yang dinilai manipulatif, demi menciptakan pasar yang lebih sehat dan berintegritas. Transparansi juga akan ditingkatkan melalui demutualisasi BEI, sebuah perubahan status dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi entitas perusahaan yang dapat dimiliki publik. Ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola bursa.
Pergantian kepemimpinan di OJK juga dilakukan dengan sigap. Friderida Widyasari kini mengemban tugas sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, di samping perannya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Sementara itu, posisi Direktur Utama BEI yang baru dijadwalkan akan diumumkan pada Senin (2/2) mendatang, menandakan komitmen pemerintah untuk mengisi kekosongan kepemimpinan dengan cepat demi menjaga kesinambungan operasional dan kepercayaan pasar.








Tinggalkan komentar