Gubernur Sumut Kecewa!

Informasi yang dihimpun lintaswarta.co.id, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan kekecewaannya terkait penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 26 Juni 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/6). Ia menegaskan Pemprov Sumut sangat menyayangkan keterlibatan anak buahnya dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur senilai Rp231,8 miliar. Bobby secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang diambil KPK.

"Kami di Pemprov menghargai putusan dan tindakan hukum oleh KPK," tegas Bobby. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integritas bagi setiap pejabat publik. Bobby mengingatkan setiap pejabat harus bertanggung jawab dan menjaga diri, terutama dalam pengelolaan proyek dan anggaran yang besar. "Wewenang ini kadang-kadang yang orang suka lalai atas tanggung jawabnya," imbuhnya.

Bobby mengaku telah berulang kali mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemprov Sumut untuk menghindari praktik korupsi dan menjaga transparansi dalam pelaksanaan proyek. Ia bahkan menyebut telah memperingatkan agar tidak ada lagi kelompok-kelompok yang bermain dalam proyek pemerintah. "Jangan ada lagi kegiatan-kegiatan seperti itu. Jangan ada lagi kelompok A, kelompok B, kelompok C," tegasnya.

Selain Topan, KPK juga menetapkan empat tersangka lain, yaitu Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua/PPK), Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumut), Akhirun Efendi Siregar (Dirut PT DNG), dan Rayhan Dulasmi Pilang (Dirut PT RN). Kelima tersangka diduga terlibat dalam kasus suap proyek infrastruktur jalan senilai Rp231,8 miliar. Penetapan tersangka dilakukan setelah OTT yang digelar pada Kamis, 26 Juni 2025. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor pemerintahan.