lintaswarta.co.id, Jakarta – Kepolisian Daerah Metro Jaya mengumumkan rencana pengalihan lokasi demonstrasi mahasiswa yang semula akan dipusatkan di Bundaran HI. Aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (12/6) ini diarahkan untuk bergeser ke area Patung Kuda atau Gedung DPR, Jakarta Pusat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan Direktorat Intelijen. Tujuannya adalah untuk mengomunikasikan perubahan titik kumpul massa. "Kami juga dari Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi untuk mengalihkan titik tadi di Bundaran HI bisa di sekitar Patung Kuda ataupun di depan DPR MPR," ujar Budi di kompleks parlemen, Jumat (12/6).
Untuk mengamankan jalannya aksi, Polda Metro Jaya mengerahkan total 6.088 personel gabungan. Kekuatan ini terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO dari Kor Sabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel dari Polres Metro Jakarta Pusat. Aparat akan disiagakan di beberapa titik strategis, meliputi kawasan Patung Kuda, kompleks parlemen DPR/MPR, Bundaran HI, hingga area Cikini Raya.
Budi menegaskan bahwa penyampaian aspirasi publik merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Kehadiran petugas Polri dan TNI dalam pengamanan ini bertujuan untuk memastikan aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan dengan baik dan tertib.
Di sisi lain, Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas, membenarkan rencana awal aksi mereka di Bundaran HI. Ia memperkirakan massa dari UI saja akan mencapai lebih dari 500 orang, belum termasuk partisipasi dari berbagai kampus lain yang turut bergabung.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketiga, meminta penghentian program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menghentikan militerisme sipil. Dan kelima, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Menanggapi potensi dampak aksi ini, Dimas melontarkan pertanyaan retoris, "Apakah ini akan menjadi Reformasi Jilid 2 atau enggak, sekiranya mungkin ini bisa jadi retorika kita bersama ya."
Tinggalkan komentar