KAI Berdarah! Prabowo Perintah Audit, Publik Murka!

Lintaswarta.co.id – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyusul insiden tabrakan beruntun yang mengguncang Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026). Kecelakaan tragis yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line ini tidak hanya melumpuhkan jalur vital Jakarta-Cikarang, tetapi juga memicu gelombang desakan publik dan pakar transportasi yang mempertanyakan integritas keselamatan perkeretaapian nasional.

Rangkaian peristiwa nahas itu bermula dari sebuah taksi listrik yang mogok di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Taksi tersebut kemudian tertemper KRL Commuter Line, menyebabkan KRL terhenti. Tragisnya, di jalur yang sama, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju kemudian menghantam bagian belakang KRL yang sedang berhenti di Stasiun Bekasi Timur, menciptakan tabrakan beruntun yang mengerikan.

Insiden ini dilaporkan menelan korban jiwa dan puluhan penumpang mengalami luka-luka, beberapa di antaranya terjepit dalam reruntuhan. Proses evakuasi yang berlangsung hingga pagi hari pasca-kejadian menggambarkan tingkat keparahan insiden. Saksi mata menceritakan kepanikan luar biasa, terutama saat tabrakan kedua terjadi ketika penumpang berusaha menyelamatkan diri.

Menanggapi titah Presiden Prabowo untuk KNKT, suara kritis juga datang dari masyarakat sipil. Doddy Herlambang, Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menyoroti kerentanan serius dalam sistem operasional KAI, terutama di jalur padat dengan lalu lintas campuran KRL dan kereta jarak jauh.

Menurut Doddy, ada dua akar masalah utama: insiden mobil listrik mogok di perlintasan tanpa palang pintu (JPL 85) dan dugaan kelalaian masinis yang tidak mengindahkan sinyal berhenti, berujung pada tabrakan dari belakang (rear-end collision). "Kecelakaan dengan modus penyebab yang sama berpotensi terulang dan menimbulkan keprihatinan tanpa batas," tegas Doddy, Selasa (28/4/2026).

MTI juga menyoroti bahwa sistem persinyalan di lintas tersebut seharusnya mampu mencegah insiden serupa, dengan sinyal otomatis yang berubah merah saat ada kereta berhenti. Kegagalan dalam kepatuhan terhadap sinyal ini, ditambah dengan risiko klasik perlintasan sebidang tanpa pengamanan optimal, menjadi sorotan utama. Oleh karena itu, MTI mendesak audit keselamatan menyeluruh, meliputi evaluasi sistem pengendalian perjalanan, implementasi teknologi Automatic Train Protection (ATP), dan peningkatan manajemen risiko. Pemisahan jalur KRL dan kereta jarak jauh di lintas padat juga dianggap krusial untuk mitigasi risiko.

Dari sudut pandang lain, analis kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan melontarkan serangkaian pertanyaan krusial yang menuntut jawaban dari operator KAI. "Mengapa taksi listrik bisa mogok di perlintasan Bulak Kapal? Mengapa evakuasi KRL dan penumpangnya begitu lambat hingga ditabrak Argo Bromo? Dan mengapa KA Argo Bromo bisa melaju terus di lintasan yang sama tanpa informasi adanya hambatan?" tanya Tigor.

Tigor juga menyoroti kegagalan komunikasi dan pengendalian perjalanan yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencegah kecelakaan. "Mengapa masinis Argo Bromo tidak menerima informasi vital mengenai KRL yang terhenti di depannya, sehingga gagal mengerem?" ujarnya. Ia bahkan menyebut insiden ini sebagai ‘anomali’ di tengah kemajuan teknologi perkeretaapian yang seharusnya menjamin keselamatan.

Tigor menegaskan bahwa kecelakaan ini seharusnya tidak terjadi jika manajemen KAI dijalankan oleh profesional berintegritas. "Perubahan kini ada di tangan pemerintah untuk memperbaiki manajemen PT KAI," tegasnya. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi dan audit menyeluruh, serta mengganti semua unsur manajemen yang bertanggung jawab. Tujuannya, agar KAI dapat kembali memberikan layanan transportasi massal yang berkeselamatan, aman, dan nyaman bagi jutaan penggunanya.

Insiden di Bekasi Timur menjadi peringatan keras bahwa modernisasi infrastruktur dan teknologi harus diimbangi dengan disiplin operasional dan integrasi sistem yang andal. Dengan tekanan publik yang kian menguat, pemerintah diharapkan segera bertindak tegas untuk mencegah terulangnya tragedi serupa dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi rel yang vital ini.