lintaswarta.co.id – Dunia internasional dikejutkan oleh langkah radikal mantan Presiden Republik Demokratik (RD) Kongo, Joseph Kabila. Pria yang pernah memimpin negara tersebut selama hampir dua dekade ini secara resmi menyatakan bersekutu dengan kelompok bersenjata M23, sebuah milisi pemberontak yang selama ini dituding mendapat dukungan penuh dari negara tetangga, Rwanda. Langkah ini menandai babak baru dalam konflik berdarah yang telah lama melanda wilayah timur Kongo.
Pengumuman aliansi yang mengejutkan ini disampaikan secara langsung dalam sebuah konferensi pers gabungan di kediaman Kabila yang terletak di Goma. Kota Goma sendiri saat ini berada di bawah kendali milisi M23 sejak Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Kabila memperkenalkan sebuah organisasi baru bernama Front pour la Refondation de la Nation (FRN). Organisasi ini diklaim sebagai entitas politik dan militer yang terstruktur dengan tujuan utama untuk menggulingkan rezim yang saat ini berkuasa.
"Kami hadir untuk menyatukan kekuatan, sumber daya, dan sarana," ujar Kabila dalam pernyataan tegasnya. Ia juga menekankan bahwa tujuan utama gerakan ini adalah mengakhiri apa yang ia sebut sebagai tirani, meskipun harus dilakukan melalui jalan kekerasan.
Dalam struktur organisasi FRN yang baru dibentuk, Kabila akan menjabat sebagai pemimpin tertinggi, sementara para komandan dari milisi M23 akan menempati posisi sebagai wakilnya. Keputusan ini mempertegas posisi Kabila yang kini menjadi musuh nomor satu pemerintah pusat. Sebelumnya, pria berusia 55 tahun ini telah dijatuhi hukuman mati secara in absentia oleh otoritas Kongo atas tuduhan keterlibatan dalam mendukung gerakan pemberontakan M23.
Situasi politik di RD Kongo memang sedang berada di titik nadir. Presiden petahana, Felix Tshisekedi, dijadwalkan akan mengakhiri masa jabatan keduanya pada tahun 2028 mendatang. Ketegangan semakin memuncak karena adanya isu amandemen konstitusi oleh kelompok pendukung presiden yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan melampaui batas dua periode yang telah ditetapkan.
Kabila sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam politik Kongo. Ia mulai memegang kendali negara terluas di Afrika Sub-Sahara tersebut pada Januari 2001, setelah ayahnya, Laurent Kabila, tewas dibunuh. Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung hingga 2019, Kongo mengalami berbagai gejolak, termasuk tuduhan kecurangan pemilu pada tahun 2011.
Konflik di wilayah timur Kongo, khususnya di Kivu, telah menjadi catatan kelam selama lebih dari tiga dekade. Meskipun berbagai upaya mediasi internasional telah dilakukan, termasuk melalui perantara Washington dan Qatar, namun perdamaian seolah menjadi mimpi yang sulit digapai. Gencatan senjata yang disepakati pada Juli 2025 lalu terbukti gagal total karena tidak dihormati oleh pihak-pihak yang bertikai, yang kini semakin diperkeruh dengan keterlibatan langsung mantan presiden dalam gerakan pemberontakan.
Tinggalkan komentar