Lintaswarta.co.id, Mogadishu dilanda kekacauan. Ibu kota Somalia ini berubah menjadi medan perang setelah pasukan pemerintah dan milisi yang berafiliasi dengan oposisi terlibat baku tembak sengit. Insiden yang berlangsung sepanjang malam hingga Kamis (4/6/2026) pagi ini memicu kekhawatiran akan pecahnya konflik yang lebih luas, dipicu oleh ketegangan politik terkait perpanjangan masa jabatan Presiden.
Eskalasi konflik ini bertepatan dengan rencana demonstrasi besar yang dijadwalkan pada Kamis, menentang keputusan kontroversial Presiden Hassan Sheikh Mohamud yang berkeras mempertahankan jabatannya melampaui batas waktu konstitusionalnya bulan lalu. Krisis politik di negara yang terletak di Tanduk Afrika ini memuncak setelah parlemen pada Maret lalu meloloskan amandemen konstitusi. Perubahan tersebut, yang dikritik banyak pihak, membuka jalan bagi Mohamud untuk memperpanjang kekuasaannya selama satu tahun dan menunda pemilihan umum.
Saksi mata melaporkan kepada Reuters bahwa pertempuran pecah sekitar pukul 17.00 waktu setempat pada Rabu dan berlanjut tanpa henti hingga Kamis dini hari. Ribuan pasukan pemerintah dikerahkan ke distrik-distrik padat penduduk seperti Howlwadag dan Abdiasis, yang menjadi titik panas bentrokan dengan milisi yang setia kepada tokoh-tokoh oposisi. Akibatnya, properti hancur, kendaraan lapis baja hangus terbakar, warga sipil terluka, dan ribuan penduduk terpaksa mengungsi dari rumah mereka demi keselamatan.
Related Post
Situasi semakin runyam setelah mantan Presiden Somalia, Sharif Sheikh Ahmed, secara terbuka menuduh pasukan pemerintah melancarkan serangan terhadap kediamannya. Ahmed, yang pernah memimpin negara itu dari 2009 hingga 2012, menegaskan bahwa rumahnya menjadi target operasi militer. Ia juga menuding pemerintahan Mohamud melakukan amandemen konstitusi secara ilegal. "Pasukan pemerintah mengepung dan menyerang rumah saya. Saya tidak gentar dengan agresi mereka, saya akan melawan," ujarnya dalam sebuah video yang ia unggah di Facebook pada malam hari.
Senada dengan Ahmed, mantan Perdana Menteri Somalia, Hassan Ali Khaire, turut melontarkan tuduhan serius. Melalui unggahan di platform X, Khaire menuding pasukan pemerintah mengerahkan persenjataan berat, termasuk senjata antitank dan drone, di area-area permukiman padat penduduk. Lebih lanjut, Khaire mengklaim bahwa serangan militer tersebut secara spesifik ditujukan untuk membunuh dirinya dan mantan Presiden Ahmed, menyebutnya sebagai "serangan militer berkelanjutan dan membabi buta."
Warga sipil yang terjebak di tengah baku tembak menggambarkan suasana mencekam. Ahmed Ismail, salah seorang penduduk, menuturkan kepada Reuters bahwa sebuah proyektil mortir menghantam rumah tetangganya, melukai seorang ibu. "Peluru mortir mendarat di rumah tetangga saya, melukai seorang ibu. Sebuah rumah besar di dekat kami juga terbakar," ungkap Ismail, seraya menambahkan bahwa ia menyaksikan warga sipil berjatuhan. "Di depan rumah kami, saya melihat seorang pria terluka dan digendong. Warga sipil terus berhamburan menyelamatkan diri, saya melihat mereka berjalan sambil menggendong anak-anak dan mengutuk kedua belah pihak yang bertikai," lanjutnya.
Mohamud Farah, warga lainnya, memberikan kesaksian serupa. Ia menyebutkan bahwa milisi pro-oposisi berhasil membakar setidaknya dua kendaraan lapis baja milik pasukan pemerintah selama insiden tersebut.
Gelombang kekerasan ini sekali lagi menggarisbawahi kerapuhan stabilitas politik dan keamanan Somalia, sebuah negara yang telah berjuang dengan konflik berkepanjangan selama lebih dari tiga dekade. Sejak tumbangnya rezim otoriter Mohamed Siad Barre pada tahun 1991, Somalia terjerumus dalam kekacauan, ditandai oleh konflik bersenjata, perseteruan antarklan, dan pemerintahan pusat yang lemah. Selain pergolakan politik internal, Somalia juga terus menghadapi ancaman pemberontakan dari kelompok militan Al-Shabaab, afiliasi Al-Qaeda, yang telah berlangsung hampir dua dekade.
Perkembangan di Mogadishu segera menarik perhatian dan memicu kekhawatiran komunitas internasional. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Mogadishu mengecam keras aksi kekerasan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan "tidak bertanggung jawab" dan "sembrono" dalam unggahan di platform X. "Para pemimpin Somalia dari semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan menyelesaikan perbedaan melalui cara-cara damai," tegas Kedutaan Besar AS.
Pemerintah Inggris juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi di Somalia. London mendesak semua pihak untuk menahan diri, mengedepankan dialog konstruktif demi penyelesaian perbedaan politik, dan menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi sama sekali tidak dapat diterima.
Tinggalkan komentar