Berdasarkan informasi dari lintaswarta.co.id, Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya kekerasan antara aparat keamanan dan TPNPB-OPM di Papua. Kunjungan reses DPD RI Masa Sidang V di Nabire, Papua Tengah, beberapa waktu lalu, membuatnya menyaksikan langsung dampak konflik yang mencekam. Yorrys menyerap aspirasi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, DPR Papua Tengah, MRP, TNI-Polri, dan BIN.
"Ketakutan menyelimuti masyarakat di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniyai, dan Dogiyai akibat konflik bersenjata," ungkap Yorrys dalam keterangan tertulis. Sekolah dan rumah sakit lumpuh, membuat warga hidup dalam kecemasan akan keselamatan jiwa dan masa depan anak-anak mereka yang terhambat pendidikan. Situasi ini, menurut Yorrys, menuntut pendekatan keamanan yang lebih bijak. Ia menekankan pentingnya melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat Papua Tengah dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait penambahan personel keamanan. "Penambahan aparat non-organik harus berdasarkan pertimbangan masyarakat dan pemerintah daerah," tegasnya.
Yorrys berharap sinergi dan kolaborasi antar unsur pemerintahan daerah dapat menciptakan solusi terbaik. Ia juga mendorong pemerintah daerah memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah pusat. Selain itu, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau menjadi prioritas, diiringi dengan peraturan daerah (Perda) sebagai turunan dari UU Otonomi Khusus. Dengan sinergi visi dan misi, diharapkan kebijakan yang tepat dapat tercipta demi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Konflik yang terus terjadi, termasuk insiden penembakan di Intan Jaya dan Puncak Jaya, menunjukkan urgensi penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan.
Leave a Comment