Wacana pengaktifan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat memicu polemik. Dari laporan lintaswarta.co.id, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, dengan tegas menolak gagasan tersebut, menekankan bahwa pendidikan gratis adalah hak konstitusional yang harus dijamin negara.
Ono Surono menegaskan, konstitusi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara jelas mengamanatkan pemerintah untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Oleh karena itu, jika masih terdapat kekurangan fasilitas atau biaya operasional, solusinya harus datang dari anggaran pemerintah, bukan membebankan kembali kepada masyarakat. Ia juga mengkritik skema reaktivasi SPP yang hanya menyasar siswa kategori desil 6 hingga desil 10, mengingat data kesejahteraan yang digunakan pemerintah masih menyimpan banyak persoalan dan belum akurat.
Sebagai jalan keluar, politikus senior PDIP ini mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan pemenuhan kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Dana tersebut, menurutnya, harus difokuskan untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri, mulai dari pembangunan ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga biaya operasional dan kesejahteraan tenaga pendidik. Tak hanya itu, Ono juga mendorong peningkatan dukungan bagi sekolah swasta melalui bantuan pembangunan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan pembelajaran.
Related Post
Wacana reaktivasi SPP ini sendiri mencuat dalam rapat antara Pemprov Jabar dan Komisi V DPRD Jabar. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menyatakan bahwa pembahasan ini masih pada tahap awal dan belum menjadi keputusan final, namun mengakui adanya kebutuhan dukungan anggaran tambahan bagi sekolah negeri. Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menjelaskan bahwa gagasan ini muncul karena kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini masih jauh dari kebutuhan riil operasional sekolah yang berkualitas, di mana pemerintah baru menanggung sekitar 40 persen dari biaya layak per siswa.
Berbeda dengan pandangan Komisi V, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM justru mendorong optimalisasi tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terlebih dahulu sebelum membahas pengaktifan kembali SPP. Dedi menekankan pentingnya manajemen sekolah dalam memanfaatkan dana BOS secara efektif, serta kekhawatiran akan potensi polemik publik jika kebijakan SPP diaktifkan. Ia memastikan Pemprov Jabar akan turun tangan membantu kekurangan sarana dan prasarana pendidikan melalui anggaran provinsi, namun biaya operasional sekolah harus dipenuhi dari BOS.
Ono Surono menegaskan, DPRD Jawa Barat akan terus mengawal kebijakan anggaran pendidikan agar benar-benar terfokus pada pemenuhan kebutuhan SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Ini mencakup penyediaan sarana prasarana, biaya operasional, hingga kesejahteraan guru ASN maupun honorer, demi memastikan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan gratis dapat terwujud sepenuhnya di Jawa Barat.
Tinggalkan komentar