Jakarta, lintaswarta.co.id – Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen seriusnya terhadap isu lingkungan dengan menyerap berbagai masukan dari para ilmuwan dan akademisi. Diskusi intensif ini menjadi landasan utama bagi rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), sebuah lembaga yang diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan ekosistem vital di Indonesia.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa inisiatif ini sangat krusial, terutama dalam memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap melanda wilayah gambut. "Beliau mendengarkan langsung usulan dari para ilmuwan dan akademisi minggu lalu, yang menyajikan data kuat tentang kebutuhan Indonesia akan sebuah badan serius untuk mengelola gambut dan mangrove," ujar Raja Juli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9).
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Menhut Raja Juli akan segera menggelar lokakarya bersama 22 pakar yang sebelumnya diundang ke Istana. Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan mandat, standar operasional prosedur (SOP), serta struktur organisasi BPGMN agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Pembahasan juga akan melibatkan ahli mangrove serta pemangku kebijakan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasil dari lokakarya ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan draf Peraturan Presiden (Perpres) mengenai lembaga baru tersebut.
Lebih lanjut, Raja Juli menyoroti praktik pengelolaan gambut yang telah dilakukan masyarakat di Riau, khususnya di Desa Tanjung Leban, Bengkalis, sebagai ‘laboratorium hidup’. Model ini diharapkan dapat menjadi contoh pembelajaran dan direplikasi di wilayah lain, terutama di enam provinsi prioritas Karhutla. Praktik kolaboratif antara pemerintah, peneliti, masyarakat, dan sektor swasta, seperti pengelolaan tata air gambut melalui sekat kanal, terbukti mampu menjaga kebutuhan masyarakat tanpa membuat gambut kering.
BPGMN ini akan berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang dibentuk pada 2016 dan dibubarkan akhir 2024 lalu. Menurut Raja Juli, BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan profesional, serta dilengkapi dengan anggaran yang memadai, menandakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi tantangan lingkungan ini.
Tinggalkan komentar