lintaswarta.co.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah revolusioner dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran. Melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), pemerintah berencana untuk mendeteksi kekayaan atau aset yang dimiliki oleh calon penerima bantuan. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mampu.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan bahwa peran AI sangat krusial dalam mengintegrasikan data antarinstansi. Selama ini, kendala utama dalam penyaluran bantuan sosial adalah data yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga sering terjadi tumpang tindih atau ketidakakuratan data.
"Semua data yang ada di kementerian atau lembaga terkait kependudukan nantinya akan saling terintegrasi dengan bantuan AI," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kementerian Sosial, Rabu (30/9/2026). Menurutnya, integrasi ini akan memperbaiki pengelompokan desil penerima perlindungan sosial (perlinsos) agar jauh lebih akurat dan presisi.
Related Post
Menariknya, Luhut menegaskan bahwa teknologi AI yang digunakan dalam proyek strategis ini merupakan hasil karya anak bangsa. Ia menyebutkan bahwa kualitas teknologi yang dikembangkan oleh putra-putri Indonesia tersebut telah mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi transformasi digital di tanah air.
Senada dengan Luhut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan mekanisme teknis bagaimana AI akan bekerja dalam menyaring penerima bansos. Data utama yang akan digunakan adalah data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Data ini mencakup informasi biometrik yang sangat detail, salah satunya adalah pengenalan wajah (face recognition).
Namun, data kependudukan saja tidak cukup untuk menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan. Oleh karena itu, sistem AI ini nantinya akan melakukan pencocokan data (cross-check) dengan berbagai aset milik warga.
"Data di Dukcapil akan diintegrasikan dengan kepemilikan aset. Jadi, kita bisa melihat apakah seseorang memiliki properti atau tidak. Jika punya tanah, data dari ATR/BPN akan masuk ke sistem. Jika memiliki kendaraan, data dari pihak kepolisian juga akan terhubung," tegas Tito Karnavian.
Dengan sistem yang terintegrasi secara digital ini, pemerintah berharap tidak ada lagi celah bagi warga mampu yang "menumpang" sebagai penerima bantuan. Integrasi antara data kependudukan, kepemilikan tanah, kendaraan, hingga data perbankan akan menciptakan sistem perlindungan sosial yang transparan, akuntabel, dan benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan.
Tinggalkan komentar