Berawal dari pemberitaan lintaswarta.co.id, sengketa hukum antara Jawa Pos dan Dahlan Iskan beserta Nany Wijaya terkuak. Direktur Jawa Pos Holding, Hidayat Jati, menjelaskan bahwa langkah hukum tersebut diambil semata-mata untuk menyelamatkan aset perusahaan. Jati menekankan bahwa langkah ini bukan untuk mengingkari jasa Dahlan Iskan dalam pengembangan Jawa Pos di masa lalu. Ia justru melihatnya sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola perusahaan dan pemulihan aset.
Program pengampunan pajak (tax amnesty) tahun 2016 menjadi titik krusial dalam proses ini. Hasilnya tercatat rapi dalam Laporan Keuangan (LK) yang telah diaudit dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jati menjelaskan bahwa dalam proses penertiban aset, ditemukan beberapa aset yang kepemilikannya dan transaksinya atas nama pihak lain, termasuk Dahlan Iskan. Namun, sebagian besar permasalahan ini berhasil diselesaikan secara damai melalui negosiasi. Salah satu contohnya adalah penyelesaian kewajiban Dahlan Iskan terkait investasi pribadi di proyek PLTU Kalimantan Timur dan proyek pengolahan nanas.
Meskipun demikian, Jati mengakui bahwa pilihan menempuh jalur hukum merupakan keputusan yang berat. Namun, demi menyelamatkan aset Jawa Pos dan mematuhi hukum, langkah tersebut dinilai perlu. Ia menegaskan bahwa Jawa Pos tetap terbuka untuk bernegosiasi dengan Dahlan Iskan, asalkan dilandasi niat baik dan berdasarkan fakta hukum. Pernyataan ini disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman atas proses hukum yang tengah berjalan.
Related Post
Sebagai informasi tambahan, Dahlan Iskan dan Nany Wijaya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan surat dan penggelapan aset oleh Polda Jawa Timur. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang masuk pada September 2024. Proses hukum selanjutnya akan melibatkan pemanggilan kedua tersangka untuk pemeriksaan dan penyitaan barang bukti. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan transparan.
Tinggalkan komentar