lintaswarta.co.id, Jakarta – Akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, menegaskan bahwa upaya pemulihan pascabencana tidak boleh semata-mata diukur dari pembangunan infrastruktur fisik. Menurut Wahyu, keberhasilan sejati dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus tercermin dari kemampuan masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan secara normal dan mandiri.
"Parameter keberhasilan pemulihan tidak seharusnya berhenti pada jumlah unit rumah yang berhasil dibangun atau panjang ruas jalan yang telah diperbaiki," ujar Wahyu kepada wartawan, Senin (7/9). Ia menekankan pentingnya melihat gambaran yang lebih luas, di mana masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas, bekerja, dan mengakses layanan dasar tanpa hambatan signifikan.
Pandangan ini selaras dengan langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belum lama ini meninjau sejumlah lokasi pemulihan pascabencana di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Jumat (4/9). Kunjungan Gibran tersebut menjadi indikator penting bahwa pemerintah juga mulai fokus pada aspek non-fisik dalam penanganan dampak bencana.
Related Post
Di beberapa area, seperti Aek Parombunan, proses pemulihan fisik memang menunjukkan kemajuan, dengan sebagian hunian tetap telah diserahterimakan kepada warga dan pembangunan unit lain masih berjalan. Demikian pula di Tapanuli Selatan, pemerintah terus menggenjot percepatan penyediaan hunian permanen bagi masyarakat yang masih berada dalam masa transisi.
Wahyu mengapresiasi penekanan Wakil Presiden Gibran agar pemulihan juga menyentuh sektor pendidikan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ia berpendapat bahwa penyediaan hunian baru harus diiringi dengan ketersediaan layanan dasar esensial seperti air bersih, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan dan kesehatan, transportasi, serta peluang pekerjaan dan pusat kegiatan ekonomi.
"Jika rumah telah selesai dibangun namun warga kehilangan sumber penghidupan, maka secara substantif proses pemulihan belum dapat dikatakan tuntas," tegas Wahyu. Oleh karena itu, kunjungan Gibran diharapkan menjadi momentum untuk memastikan bahwa rekonstruksi tidak hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, melainkan juga menjadikan masyarakat lebih aman dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Sebelumnya, Gibran telah mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Ia meminta para pejabat daerah untuk menjadi ujung tombak di lapangan, turun langsung, mengecek kekurangan, dan memastikan kondisi warga tertangani dengan baik. Gibran juga menekankan agar setiap kendala yang dihadapi masyarakat selama masa transisi segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk penyelesaian yang cepat.
Tinggalkan komentar