Rekrutmen TNI 24 Ribu Prajurit: Ancaman atau Solusi?

Lintaswarta.co.id sebelumnya memberitakan rencana besar TNI Angkatan Darat (AD) untuk merekrut 24 ribu prajurit tamtama dan membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan di seluruh Indonesia tahun ini. Langkah ini menuai pro dan kontra, bahkan disebut sebagai langkah yang menyalahi fungsi TNI. Rencana pembentukan batalyon yang mencakup Kompi Pertanian, Peternakan, Medis, dan Zeni dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa batalyon tersebut bertujuan untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. Ia mengklaim prajurit akan menjadi kekuatan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai rencana ini menyalahi tugas utama TNI yang tertuang dalam konstitusi dan UU TNI. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, pun meminta rencana tersebut dikaji ulang, menekankan perlunya kajian strategis yang matang, termasuk pertimbangan anggaran negara.

Kekhawatiran lain muncul dari potensi tumpang tindih dengan jabatan sipil. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai rencana ini berpotensi mengganggu birokrasi pemerintahan dan menghilangkan fokus utama militer dalam menjaga kedaulatan negara. Ia bahkan melihat rencana ini sebagai upaya penguatan peran militer yang cenderung militeristik, mencederai semangat reformasi dan supremasi sipil. Dedi khawatir hal ini akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, menyoroti pentingnya komunikasi publik yang lebih hati-hati dari TNI agar tidak menimbulkan multitafsir. Ia menekankan perlunya penjelasan rinci agar publik memahami bahwa rencana ini bagian dari desain pertahanan, bukan ekspansi kekuasaan militer. Namun, Fahmi juga melihat rencana ini sebagai upaya merespons tantangan pertahanan nasional yang semakin kompleks, asalkan batas fungsi dengan sipil dijaga dengan ketat. Ia percaya TNI telah memperhitungkan anggaran yang dibutuhkan untuk rekrutmen besar-besaran ini. Perdebatan ini pun masih terus berlanjut, menimbulkan pertanyaan besar tentang dampak jangka panjang rencana tersebut bagi Indonesia.