lintaswarta.co.id – Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang tengah melesat bak anak panah ternyata menyimpan ancaman serius bagi kelestarian planet kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini mengeluarkan peringatan keras terkait dampak lingkungan dari operasional pusat data (data center) yang menjadi jantung dari teknologi AI tersebut. Konsumsi sumber daya alam yang melonjak drastis dikhawatirkan akan mengancam ketersediaan air bersih, penggunaan lahan, hingga stabilitas iklim global.
Berdasarkan laporan resmi dari Universitas PBB yang dirilis pada Rabu (7/10/2026), skala konsumsi energi yang dibutuhkan oleh pusat data sangatlah fantastis. Diprediksi pada tahun 2030 mendatang, pusat data akan menyedot sekitar 945 miliar kWh listrik setiap tahunnya. Angka ini sangat mencengangkan jika dibandingkan dengan total konsumsi listrik gabungan negara Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria yang dihuni oleh lebih dari 650 juta jiwa. Konsumsi listrik pusat data tersebut hampir tiga kali lipat lebih besar dari gabungan ketiga negara tersebut.
Namun, persoalan tidak hanya berhenti pada urusan listrik. Setiap kilowatt energi yang digunakan untuk menjalankan mesin-mesin canggih ini membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar untuk sistem pendinginan, serta memerlukan lahan yang luas untuk pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi. Laporan tersebut memproyeksikan bahwa pada akhir dekade ini, kebutuhan air untuk mendukung teknologi AI bisa menyamai kebutuhan air bersih dasar bagi 1,3 miliar manusia. Selain itu, kebutuhan lahan diperkirakan akan melampaui 14.500 kilometer persegi, atau setara dengan dua kali lipat luas wilayah Jabodetabek.
Related Post
Menariknya, laporan tersebut mengungkap fakta bahwa penyebab utama lonjakan energi bukanlah pada proses pelatihan model AI yang rumit, melainkan pada penggunaan sehari-hari oleh masyarakat luas. Sekitar 80 hingga 90 persen konsumsi energi berasal dari permintaan harian pengguna. Sebagai gambaran, satu layanan AI populer saja mampu memproses sekitar 2,5 miliar permintaan setiap harinya. Bahkan, proses pembuatan satu gambar menggunakan AI membutuhkan energi seribu kali lipat lebih banyak dibandingkan memproses teks biasa, sementara pembuatan video jauh lebih boros lagi.
Kesenjangan juga menjadi isu krusial. Saat ini, lebih dari 90 persen kapasitas komputasi canggih dunia hanya dikuasai oleh Amerika Serikat dan China. Sementara itu, lebih dari 150 negara lainnya hampir tidak memiliki infrastruktur mandiri. Ironisnya, beban kerusakan lingkungan justru sering kali dirasakan oleh negara-negara berkembang yang minim sumber daya.
Selain masalah energi dan air, limbah elektronik juga menjadi bom waktu. Pada tahun 2030, pusat data diperkirakan menghasilkan 2,5 juta ton limbah elektronik per tahun. Masalah ini diperparah oleh siklus pembaruan perangkat keras yang sangat cepat. Sebagai contoh, chip tercanggih Nvidia, Vera Rubin, dirilis hanya berselang dua tahun setelah versi Blackwell, yang memicu penumpukan perangkat lama yang cepat usang.
PBB menegaskan bahwa peringatan ini bukan bertujuan untuk menghentikan inovasi AI, melainkan untuk mengubah arah pengembangannya agar tetap berada dalam batas kemampuan daya dukung Bumi. Pemerintah di berbagai negara didesak untuk memasukkan faktor ketersediaan air dan lahan dalam perencanaan pembangunan pusat data. Di sisi lain, perusahaan teknologi dituntut menciptakan sistem yang lebih efisien, sementara pengguna diharapkan lebih bijak dalam menggunakan layanan digital agar tidak terjadi pemborosan energi yang tidak perlu.
Tinggalkan komentar