lintaswarta.co.id – Sebuah skandal besar tengah mengguncang Korea Selatan menyusul terungkapnya praktik kerja ilegal yang dilakukan oleh ribuan warga negara asing (WNA). Berdasarkan data terbaru, ribuan WNA tertangkap basah bekerja sebagai kurir pengiriman barang dan makanan secara ilegal, sebuah temuan yang memicu kekhawatiran mendalam mengenai lemahnya pengawasan sistem izin kerja di negara tersebut.
Berdasarkan laporan resmi yang dipaparkan oleh Anggota Parlemen Kim Gi-pyo dari Partai Demokrat Korea dalam audit terhadap Kementerian Kehakiman, tercatat sebanyak 1.132 WNA tertangkap bekerja sebagai kurir tanpa dokumen sah selama delapan bulan pertama tahun ini. Namun, angka tersebut diyakini hanyalah puncak gunung es. Estimasi menunjukkan bahwa total pekerja ilegal di sektor pengiriman ini sebenarnya telah menembus angka lebih dari 10.000 orang.
Modus operandi yang digunakan tergolong sangat terorganisir. Kim mengungkapkan adanya aktivitas masif di media sosial, khususnya dalam grup-grup komunitas berbahasa Vietnam, yang secara terang-terangan mempromosikan lowongan kerja kurir bagi WNA. Menariknya, banyak dari mereka yang masuk ke Korea Selatan menggunakan visa pelajar, namun justru memanfaatkan waktu luang mereka untuk bekerja secara ilegal.
Related Post
Salah satu unggahan yang viral menceritakan kisah seorang mahasiswa internasional yang mampu meraup pendapatan hingga 3,3 juta won atau sekitar Rp43,7 juta per bulan. Mahasiswa tersebut bekerja selama sembilan jam pada hari kerja dan hingga 12 jam pada akhir pekan, sebuah jadwal yang sangat ekstrem di tengah kewajiban akademis mereka.
Selain promosi lowongan, komunitas daring ini juga menjadi wadah berbagi "tips kotor". Mereka saling berbagi informasi mengenai cara meminjam akun milik warga lokal pada platform raksasa seperti Baemin dan Coupang Eats, hingga penyewaan pelat nomor sepeda motor untuk menunjang aktivitas pengiriman ilegal tersebut. Bahkan, mereka memiliki daftar universitas tertentu yang mahasiswanya dianggap "mudah" untuk direkrut sebagai kurir.
Permasalahan ini tidak berhenti pada isu tenaga kerja ilegal saja. Muncul pula praktik penipuan asuransi yang merugikan negara. Ditemukan setidaknya 37 kasus pendaftaran asuransi palsu, di mana sepeda motor pengiriman disamarkan sebagai kendaraan pribadi untuk mencairkan klaim asuransi. Kerugian dari praktik penipuan ini diperkirakan mencapai 120 juta won.
Kritik tajam juga diarahkan kepada otoritas imigrasi. Kim Gi-pyo menilai pemerintah selama ini hanya fokus menangkap individu kurir di lapangan, namun gagal menyentuh aktor intelektual atau perekrut di balik jaringan ini. Hal ini diperparah dengan adanya tumpang tindih wewenang antara imigrasi dan kepolisian, sehingga laporan pelanggaran sering kali tidak tertangani dengan cepat.
Menanggapi situasi ini, Penjabat Menteri Kehakiman Lee Jin-soo mengakui adanya keterbatasan personel dalam melakukan penegakan hukum. Ia menekankan bahwa tindakan tegas dari pihak imigrasi saja tidak cukup untuk memberantas sindikat yang bekerja secara sistematis ini. Di sisi lain, perusahaan platform besar seperti Woowa Youths juga didesak untuk lebih bertanggung jawab dalam mengawasi mitra alih daya mereka agar tidak menjadi celah bagi praktik ilegal.
Tinggalkan komentar