lintaswarta.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan analisis terhadap laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni. Laporan ini terkait dengan dugaan pemberian uang dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Namun, lembaga antirasuah tersebut memutuskan untuk tidak mempublikasikan hasil analisisnya kepada khalayak umum. Informasi detail mengenai tindak lanjut hanya akan disampaikan langsung kepada pelapor, yakni Raja Juli Antoni sendiri.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya di Gedung Merah Putih Jakarta pada Kamis (16/7) malam, tim KPK berhasil menyelesaikan proses verifikasi dan analisis ini secara cepat dan cermat, jauh sebelum batas waktu 30 hari kerja yang ditetapkan, yakni kurang dari dua minggu. Hasilnya pun telah disampaikan kepada pihak pelapor.
Prosedur penanganan laporan gratifikasi ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026, yang merupakan revisi dari Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Berdasarkan Perkom tersebut, laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Raja Juli berpotensi untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Pasal 14 Perkom 1/2026 menyebutkan beberapa kondisi di mana laporan gratifikasi tidak ditindaklanjuti, antara lain jika objek gratifikasi berupa barang yang mudah rusak, tidak dapat diperjualbelikan, atau tidak dapat dimanfaatkan; pelaporan gratifikasi dilakukan secara tidak akurat atau tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku; saat ini sedang dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan oleh aparat penegak hukum terkait tindak pidana; atau jika diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana tertentu.
Related Post
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa salah satu dasar analisis tim gratifikasi adalah Perkom 1/2026, khususnya Pasal 14, yang menyatakan bahwa laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti jika diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil verifikasi dan telaah tim gratifikasi belum dapat diungkapkan kepada publik karena merupakan kewenangan KPK untuk menyampaikannya kepada pelapor.
Budi Prasetyo menegaskan bahwa dari sisi pencegahan, laporan gratifikasi Raja Juli Antoni dianggap ‘case closed’ atau telah selesai. Namun, aspek penindakan terkait kasus ini masih akan terus didalami. "Dalam konstruksi perkaranya, Pak Bupati (Kuansing) setelah mengumpulkan uang dari para pihak, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik," lanjut Budi.
Sebelumnya, Raja Juli Antoni mengaku telah mengembalikan amplop berisi uang yang diberikan oleh Bupati Kuansing. Ia menyatakan pengembalian amplop tersebut dilakukan sekitar 17 hari sebelum KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman. Raja Juli menjelaskan bahwa ia menggelar audiensi resmi dengan Bupati Kuansing di Kantor Kementerian Kehutanan pada Selasa (2/6). Pertemuan itu berlangsung secara terbuka dan resmi, diawali dengan surat permohonan audiensi dari pemerintah daerah, dipublikasikan melalui platform media sosial, serta dilengkapi dengan daftar hadir dan notulensi yang siap diserahkan kepada KPK jika diperlukan.
Usai pertemuan, Raja Juli menyadari adanya sebuah amplop tertutup yang ditinggalkan oleh Bupati Kuansing. Ia mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut dan segera memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya, karena merasa tidak berhak atas pemberian tersebut.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Pemkab Kuansing, Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jabatan. Suhardiman juga menghadapi proses hukum atas dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan selama 20 hari, terhitung hingga 20 Juli 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Suhardiman, sebagai pihak penerima, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara itu, Zulkarnain dan Ardiles, yang berperan sebagai pihak pemberi, disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Tinggalkan komentar