Lintaswarta.co.id melaporkan bahwa Iran, negara yang diberkahi dengan cadangan minyak mentah terbesar ketiga di dunia, kini tengah berjuang menghadapi krisis energi yang kian memburuk. Memasuki musim panas, tekanan terhadap pasokan listrik dan bahan bakar meningkat drastis, diperparah oleh dampak perang, keterpurukan ekonomi, dan keterbatasan fiskal pemerintah. Lonjakan penggunaan pendingin ruangan serta kebutuhan listrik lainnya memperlebar kesenjangan antara ketersediaan energi dan kebutuhan domestik, menciptakan dilema kompleks bagi Teheran.
Situasi ini diperparah oleh kebijakan subsidi energi yang telah lama dipertahankan, menjaga harga listrik, gas, air, dan bahan bakar tetap jauh di bawah biaya produksi riil. Namun, dengan kondisi ekonomi yang kian tertekan, kemampuan pemerintah untuk menopang subsidi masif ini semakin terbatas. "Mereformasi dan menaikkan harga energi saat ini tidak layak dan logis karena kondisi ekonomi dan kekhawatiran sosial yang ada," ujar Wakil Presiden Organisasi Optimalisasi dan Manajemen Strategis Energi Iran, Esmail Saghab Esfahani, seperti dikutip Al Jazeera.
Ironisnya, meskipun memiliki kekayaan minyak melimpah, Iran terpaksa kembali mengimpor bahan bakar karena permintaan domestik melampaui kapasitas produksi kilang mereka. Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan berulang kali menyerukan penghematan energi kepada masyarakat dan perkantoran. Sebagai simbol ajakan, ia bahkan melepas jaketnya saat rapat kabinet pekan lalu, mengisyaratkan pentingnya mengurangi penggunaan pendingin udara yang berlebihan.
Related Post
Kebijakan subsidi energi, yang awalnya berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi rumah tangga, kini justru menjadi beban. Manfaatnya terkikis oleh kombinasi korupsi, salah urus, sanksi internasional yang berkepanjangan, inflasi kronis, serta pelemahan nilai tukar mata uang. Pemerintah juga masih sangat berhati-hati dalam menaikkan harga bahan bakar, mengingat gelombang protes nasional yang meletus pada tahun 2019 menyusul kenaikan harga bensin, sebuah trauma sosial yang enggan diulang.
Saat ini, pengguna kendaraan di Iran menerima kuota 60 liter bensin bersubsidi per bulan dengan harga 15.000 rial per liter, diikuti oleh 100 liter dengan tarif lebih tinggi, dan sisanya dengan harga hingga 50.000 rial per liter melalui sistem kartu bahan bakar pemerintah. Namun, di tengah krisis, pemerintah memperketat pembatasan distribusi. Setiap kartu kini hanya bisa digunakan untuk membeli maksimal 30 liter bensin per hari, dan laporan menyebut operator SPBU diminta membatasi penggunaan kartu darurat. Dampaknya sudah dirasakan pelaku usaha; seorang pemilik bengkel las berusia 35 tahun di dekat Teheran mengeluhkan tagihan energinya melonjak tiga kali lipat dalam setahun, dari sekitar 40 juta rial (sekitar US$23 atau Rp414 ribu) menjadi 120 juta rial (sekitar US$69 atau Rp1,2 juta) per bulan. "Sepertinya kami harus membayar biaya perang," keluhnya.
Menanggapi keluhan, otoritas Iran berjanji meninjau lonjakan tagihan dan menawarkan insentif bagi rumah tangga yang berhasil mengurangi konsumsi. Sebaliknya, pengguna berlebihan bisa dikenakan tarif hingga 45 kali lipat dari harga standar. Tekanan terhadap sektor energi semakin diperparah oleh serangan terhadap fasilitas vital yang menurunkan kapasitas produksi bensin harian dari sekitar 115 juta liter menjadi 110 juta liter, sementara konsumsi melonjak hingga sekitar 140 juta liter per hari. Ancaman serangan lanjutan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap infrastruktur energi Iran juga menambah kekhawatiran akan pemadaman listrik dan kekurangan gas, menandakan krisis ini kemungkinan besar akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan.
Tinggalkan komentar