lintaswarta.co.id melaporkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera memperkuat rantai pasokan dan memastikan kelancaran distribusi barang. Langkah ini krusial untuk menjaga laju inflasi tetap terkendali, khususnya menjelang semester II 2026. Arahan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian Pengendalian Inflasi Semester I 2026 dan Rencana Pelaksanaan Program Pengendalian Inflasi Semester II 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7).
Meskipun inflasi nasional secara tahunan (year on year) tercatat 3,34 persen, angka yang masih di bawah target maksimal 3,5 persen, Tito Karnavian tetap menyoroti potensi tekanan. Kenaikan inflasi bulanan (month to month) menjadi perhatian serius, terutama dipicu oleh sektor transportasi, khususnya angkutan udara yang melonjak seiring libur sekolah. Selain itu, beberapa komoditas pangan esensial seperti bawang putih, minyak goreng, dan beras juga turut menyumbang pada kenaikan harga.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan pentingnya langkah proaktif Pemda. Ia secara khusus meminta daerah-daerah dengan tingkat inflasi tinggi, seperti di wilayah timur Indonesia dan Aceh, untuk segera mengambil tindakan konkret. "Langkah-langkahnya menambah suplai," tegas Tito, menekankan perlunya peningkatan pasokan kebutuhan pokok sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Related Post
Tak hanya soal pasokan, Mendagri juga menyoroti tantangan distribusi. Potensi hambatan akibat cuaca ekstrem, terutama gelombang tinggi di wilayah kepulauan, harus diantisipasi. Penggunaan kapal berkapasitas lebih besar diusulkan sebagai solusi strategis guna memastikan distribusi barang tetap lancar, menjaga stabilitas pasokan, dan pada akhirnya menstabilkan harga bagi masyarakat.
Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa upaya pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat, melibatkan berbagai kementerian, lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, serta seluruh jajaran Pemda. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga inflasi dalam sasaran yang ditetapkan dan melindungi daya beli masyarakat dari gejolak harga.
Rapat penting tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, menunjukkan komitmen lintas sektor dalam menghadapi tantangan inflasi.
Tinggalkan komentar