Lintaswarta.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk segera menuntaskan persoalan dugaan penyimpangan dana nasabah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara. Langkah tegas ini diambil demi menjamin perlindungan konsumen serta memelihara kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan.
Dalam keterangan resminya pada Minggu (19/4/2026), OJK mengungkapkan telah memanggil jajaran direksi dan manajemen BNI. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi dan menekankan pentingnya penyelesaian yang cepat, komprehensif, transparan, dan akuntabel. OJK menegaskan bahwa perlindungan nasabah adalah prioritas tertinggi, sehingga BNI diwajibkan melakukan verifikasi mendalam, memenuhi seluruh hak nasabah sesuai regulasi, dan melaporkan kemajuan penanganan secara rutin kepada OJK.
Sebagai bagian dari upaya penyelesaian, BNI, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait, telah mengamankan aset yang diduga terkait dengan kasus ini. Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen BNI untuk menjaga kepentingan nasabah dan mendukung proses penyelesaian yang akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini, BNI telah memverifikasi dan mengembalikan dana nasabah senilai Rp7 miliar.
Related Post
OJK menyatakan akan terus mengawasi proses verifikasi dan penyelesaian sisa dana tersebut, memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, OJK juga menuntut BNI untuk melakukan investigasi internal komprehensif, termasuk mendalami aspek kepatuhan, sistem pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan. Investigasi ini bertujuan mengidentifikasi akar permasalahan secara tepat dan segera menerapkan tindakan perbaikan guna mencegah insiden serupa di masa mendatang.
BNI sendiri telah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab. OJK akan terus mengawasi proses tersebut, memastikan setiap langkah penyelesaian mengedepankan prinsip perlindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas. Apabila dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK tidak akan ragu mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya. OJK mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Bagi nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan, dapat menghubungi layanan resmi BNI atau Kontak OJK 157.
Tinggalkan komentar