lintaswarta.co.id, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan. Ia menegaskan bahwa para makelar kasus (markus) atau calo yang kerap bergentayangan di ranah hukum dan birokrasi, sebenarnya tidak memiliki kesaktian khusus. Menurut Setyo, kekuatan mereka justru bersumber dari informasi rahasia yang dibocorkan oleh ‘orang dalam’.
Pernyataan tersebut disampaikan Setyo dalam acara Peluncuran Nasional E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas pada Rabu lalu. Ia menyoroti bahwa meskipun sistem telah didigitalisasi secara masif, upaya manipulasi tetap dapat terjadi jika Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memiliki integritas yang kuat. Digitalisasi, menurutnya, hanyalah alat yang bisa disalahgunakan dan rentan terhadap akal-akalan.
Setyo menjelaskan, temuan KPK menunjukkan banyak praktik manipulasi yang masih berlangsung, bahkan dalam proses yang telah didigitalisasi. "Kelihatannya saja sudah digitalisasi, tapi pintu belakangnya, backdoor-nya itu ternyata masih bisa dimainkan," ujarnya, mengutip kasus-kasus yang telah ditangani KPK. Ia menegaskan bahwa tanpa integritas, sistem digital hanya menjadi alat yang rentan terhadap akal-akalan.
Related Post
Sebagai contoh, ia menyebutkan sistem pengadaan barang melalui e-katalog. Meskipun dirancang untuk transparansi, sistem ini tetap bisa dimanipulasi. "Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa dikotak-katik. Ditutup siang hari, dibuka malam hari," ungkap Setyo, menekankan bahwa kunci kerentanan ada pada sumber daya manusianya.
Menyambung hal tersebut, Setyo kemudian menyoroti modus operandi para makelar kasus, calo, atau broker. Ia menegaskan bahwa mereka bukanlah sosok yang ‘sakti’ seperti anggapan umum. "Mereka ini sebenarnya adalah penonton, pemain yang menunggu kucuran informasi dari orang dalam," jelasnya. Setelah mendapatkan bocoran spesifikasi pengadaan atau informasi sensitif lainnya dari oknum di internal, para markus ini akan merancang penawaran, mencari vendor yang bisa diajak kerja sama, dan memotong harga demi keuntungan pribadi. Akibatnya, kualitas barang atau jasa yang dihasilkan seringkali jauh di bawah standar, merugikan negara dan masyarakat.
Tinggalkan komentar