Aksi Mogok Nasional Ancam Lumpuhkan Negeri?

Informasi yang diperoleh lintaswarta.co.id menyebutkan Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) mengecam keras penangkapan sejumlah demonstran aksi damai pengemudi truk di Jakarta, Rabu (2/7). Penangkapan tersebut dinilai sebagai tindakan represif dan menodai hak demonstrasi yang dijamin konstitusi. Direktur LBH DPP K-Sarbumusi, Muhtar Said, dalam keterangan persnya menyatakan Presiden DPP K-Sarbumusi, Ketua RBPI, perwakilan ASLI, dan beberapa peserta aksi lainnya ditahan paksa oleh aparat kepolisian.

Aksi tersebut, menurut Muhtar, bertujuan menyuarakan tuntutan keadilan struktural terkait kebijakan Zero Overdimension Overload (ODOL). Ia menekankan aksi serupa telah dilakukan di berbagai daerah tanpa insiden, berbeda dengan aksi di Jakarta yang diwarnai penangkapan. Muhtar menuding Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, memprovokasi massa, sehingga memicu tindakan represif dari petugas. Padahal, kata Muhtar, para demonstran datang dengan tangan kosong dan aspirasi yang sah, menuntut reformasi sistem logistik nasional, bukan sekadar penertiban jalan raya. Ia menilai permasalahan ODOL bukan hanya tanggung jawab sopir, melainkan juga ketidakmampuan negara dalam mengelola sektor logistik.

Muhtar menyoroti pernyataan Kapolres yang dianggapnya justru memanaskan situasi. Pernyataan tersebut, menurutnya, tidak seharusnya datang dari seorang komandan aparat yang seharusnya melindungi rakyat. Akibat provokasi tersebut, tindakan represif pun terjadi. K-Sarbumusi memberikan ultimatum: jika Irham Ali (Presiden DPP K-Sarbumusi), Ika Rostiana (Ketua Umum RBPI), Slamet SB, Farid Hidayat, dan Andri (dari berbagai asosiasi sopir) tidak dibebaskan dalam waktu satu jam, maka aksi mogok nasional akan dilakukan secara serentak. Ancaman ini berpotensi menimbulkan dampak besar pada perekonomian dan distribusi barang di seluruh Indonesia. Situasi ini menuntut respon cepat dan bijak dari pihak berwenang.