Informasi awal diperoleh dari lintaswarta.co.id. Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, dari Fraksi PDIP, melontarkan kritik pedas terhadap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenham). Ia menilai Kemenham lamban dalam menangani dugaan pelanggaran HAM berat terkait eksploitasi anak di Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari. Marinus mempertanyakan langkah konkret Kemenham pasca ditemukannya bukti pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. "Kita sudah mengungkap fakta pelanggaran HAM di OCI. Lalu, apa tindakan Kemenham? Apa yang sudah dilakukan?" tegas Marinus dalam keterangannya, Jumat (29/4).
Lebih lanjut, Marinus menyoroti popularitas Kemenham yang dinilai tak sebanding dengan pemahaman masyarakat tentang perlindungan HAM. Ia mendesak Kemenham untuk gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami hak-hak mereka dan mekanisme pengaduan pelanggaran HAM. "Kemenham populer karena figur-figur di dalamnya, tapi masyarakat masih awam tentang perlindungan HAM yang sebenarnya bisa mereka dapatkan," cetusnya.
Kritik tak hanya tertuju pada penanganan kasus, tetapi juga pada realisasi anggaran Kemenham tahun 2025. Dari pagu anggaran Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi. Marinus meminta kejelasan penggunaan anggaran tersebut. "Apakah Rp 51 miliar itu hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program nyata yang berjalan? Ini harus transparan," tuntutnya.
Sebelumnya, Komisi XIII DPR RI telah menyimpulkan kasus eksploitasi di OCI sebagai pelanggaran HAM berat. Kesimpulan ini berdasarkan investigasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan keterangan para korban yang disampaikan dalam rapat audiensi pada Rabu (23/4). Sementara itu, pihak OCI Taman Safari membantah tuduhan tersebut dan menduga adanya provokator di baliknya. Founder OCI dan Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, bahkan menyatakan akan menempuh jalur hukum.
Leave a Comment