Heli TNI Siaga Bencana, Tapi Anggaran Jadi Sandungan?

Lintaswarta.co.id Bencana alam dahsyat yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025, akibat siklon tropis Senyar, telah memicu respons cepat dari TNI. Belasan helikopter dikerahkan untuk menjangkau wilayah terisolir, menunjukkan kesiapan operasional alutsista yang krusial dalam misi kemanusiaan.

Helikopter seperti H225M, Bell 412, Mi-17V5, dan AS565 MBe menjadi andalan dalam mengevakuasi korban dan menyalurkan bantuan. Lintaswarta.co.id Pengerahan armada helikopter ini, meski tidak semua unit dapat diterjunkan karena tugas lain, mencerminkan kemampuan TNI dalam merespons krisis.

Namun, di balik kesigapan tersebut, tersembunyi tantangan klasik: anggaran. Sistem anggaran tahunan yang berlaku saat ini dinilai kurang fleksibel dan tidak sesuai dengan siklus pemeliharaan pesawat, serta produksi suku cadang.

Akibatnya, kesiapan operasional pesawat terbang, termasuk helikopter, menjadi kurang optimal. Lintaswarta.co.id Anggaran pemeliharaan dan perawatan alutsista lebih sering menggunakan kontrak tahun tunggal, bukan kontrak tahun jamak yang lebih ideal.

Kontrak tahun tunggal seringkali menyulitkan penyedia, terutama produsen suku cadang di luar negeri, untuk memenuhi pesanan dalam waktu singkat. Proses pengadaan suku cadang seringkali baru dimulai pada triwulan ketiga atau keempat tahun anggaran, memberikan waktu yang sangat sempit untuk pemenuhan kontrak.

Lintaswarta.co.id Idealnya, pembelian suku cadang, baik critical parts maupun non-critical parts, dilakukan dengan skema kontrak tahun jamak. Hal ini memberikan waktu yang cukup bagi produsen untuk memenuhi pesanan, terutama mengingat gangguan rantai pasokan global yang masih terjadi sejak pandemi Covid-19.

Untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang ditawarkan adalah mengubah sistem pengadaan suku cadang dari tahun tunggal menjadi tahun jamak. Lintaswarta.co.id Perubahan ini memerlukan diskusi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan.

Pembentukan Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan (Baharwathan) oleh Kementerian Pertahanan diharapkan dapat menjadi solusi. Baharwathan bertugas menyelenggarakan pemeliharaan alutsista, dengan tujuan meningkatkan kesiapan operasional.

Lintaswarta.co.id Perubahan sistem anggaran menjadi tahun jamak adalah sebuah keniscayaan untuk menyelesaikan isu kesiapan operasional sistem senjata TNI yang selama ini belum menemukan terobosan baru.