Lintaswarta.co.id – Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas, dengan Presiden AS Donald Trump secara terang-terangan mendesak sekutu-sekutunya untuk ikut serta dalam pengamanan jalur pelayaran minyak vital di Selat Hormuz. Desakan ini, yang disampaikannya di tengah meningkatnya ancaman di kawasan Teluk, justru menyoroti kerentanan strategi Washington dalam menghadapi Teheran.
Trump secara spesifik meminta negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Jepang, dan bahkan Tiongkok, untuk turut serta dalam misi pengawalan kapal-kapal tanker minyak. Permintaan ini muncul setelah serangkaian insiden yang mengancam kapal dagang di Teluk, menyusul eskalasi militer AS dan Israel terhadap Iran.
Namun, respons dari para sekutu terbilang lesu. Jepang menyatakan belum menerima permintaan resmi, sementara Tiongkok memilih untuk tidak memberikan tanggapan. Situasi serupa juga terjadi di Eropa. Meskipun Prancis telah mengerahkan delapan kapal perang ke Mediterania timur, mereka belum bersedia memasuki Selat Hormuz sebelum intensitas konflik mereda. Inggris pun masih berupaya menyiapkan kapal perusaknya, termasuk menarik HMS Dragon dari dok kering untuk segera dikerahkan.
Related Post
Tidak hanya negara-negara individual, Trump juga menekan aliansi militer NATO untuk terlibat. "Sekarang kita akan lihat apakah mereka membantu kita," kata Trump dalam wawancara dengan Financial Times. Ia bahkan melontarkan peringatan keras tentang "masa depan yang sangat buruk" bagi aliansi tersebut jika sekutu tidak ambil bagian. Ironisnya, NATO secara geografis hanya mencakup kawasan Eropa dan Amerika Utara, dan selama ini AS justru mendorong negara-negara Eropa untuk fokus pada pertahanan regional mereka, bukan konflik di Timur Tengah.
Sebelumnya, Trump sempat mendesak pelaku industri pelayaran untuk "menunjukkan keberanian" dengan tetap melintasi jalur tersebut. Namun, angkatan laut AS sendiri belum sepenuhnya mengambil peran dalam pengawalan langsung. Matthew Savill dari Royal United Services Institute, seperti dikutip Guardian, menjelaskan bahwa kelompok serang kapal induk Abraham Lincoln dapat menyerang Iran dari jarak 200 km dari Oman dengan risiko minimal, sehingga AS belum merasa perlu melakukan pengawalan langsung.
Di sisi lain, Gedung Putih tampaknya gagal membaca dan mengantisipasi respons yang akan dilancarkan Iran. Meskipun memiliki keterbatasan dalam opsi militer konvensional, Teheran diperkirakan akan menargetkan pangkalan AS, negara sekutu, hingga kapal dagang untuk menekan Barat. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan dilaporkan telah menyiapkan skenario suksesi berlapis sebagai antisipasi konflik berkepanjangan, menandakan kesiapan menghadapi eskalasi jangka panjang.
Dalam dua pekan terakhir, AS memang memusatkan serangannya pada target-target angkatan laut dan fasilitas rudal Iran. Namun, strategi ini belum mampu meredam ancaman asimetris, terutama terhadap kapal dagang sipil. Setidaknya 16 kapal telah diserang, menurut laporan Lloyd’s List, yang menyebabkan banyak kapal tanker memilih menghindari Selat Hormuz.
Menteri Energi AS Chris Wright menyebut pengawalan kapal tanker kemungkinan baru dapat dilakukan "pada akhir bulan ini" setelah operasi militer tambahan. Iran sendiri memiliki berbagai opsi serangan skala kecil, mulai dari kapal cepat milik Garda Revolusi, drone udara, hingga ranjau laut. Namun, indikasi terbaru menunjukkan penggunaan drone laut atau kapal tanpa awak menjadi salah satu metode paling efektif, yang diduga telah digunakan dalam serangan terhadap kapal tanker asal Thailand pekan lalu.
Kondisi ini mencerminkan kurangnya koordinasi dan kesiapan yang solid di antara negara-negara sekutu dalam menghadapi eskalasi konflik. Analis menilai, tanpa strategi yang jelas dan dukungan penuh dari sekutu, langkah AS berisiko memperluas konflik sekaligus meningkatkan ancaman terhadap jalur distribusi energi global yang krusial.
Tinggalkan komentar