lintaswarta.co.id melaporkan, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya setiap wilayah di Indonesia memiliki fasilitas penyimpanan logistik yang memadai untuk menghadapi situasi darurat, termasuk bencana alam. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi penanganan gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, NTT, pada Rabu (26/8), di mana ia menegaskan bahwa lumbung pangan semestinya sudah menjadi bagian integral dari kesiapan pemerintah daerah.
Menurut Prabowo, keberadaan gudang logistik yang terisi penuh adalah langkah fundamental dalam mitigasi bencana. Ia menyambut baik usulan tersebut, menyatakan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh kepada setiap provinsi agar gubernur dan bupati dapat mengelola gudang beserta persediaan makanan. "Kita akan hitung secara nasional, nanti kita bantu tiap provinsi agar punya gudang persiapan makanan, bersama juga bupati. Seharusnya memang demikian," ujarnya, menegaskan komitmen pemerintah.
Usulan krusial ini pertama kali dilontarkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto. Ia menyoroti pengalaman dari gempa bumi di NTT, di mana gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seringkali kosong. Padahal, BPBD merupakan garda terdepan penanganan bencana, namun terkendala oleh tidak adanya hubungan komando langsung dengan BNPB, yang mengakibatkan keterlambatan penyaluran bantuan esensial.
Related Post
Suharyanto menjelaskan, gudang-gudang ini akan berada di bawah kendali kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, dengan harapan dapat mempercepat respons awal bencana. "Paling tidak ketika ada apa-apa bisa saat awal itu bisa memberikan bantuan," kata Suharyanto. Ia memperkirakan, untuk kebutuhan permakanan, nilai investasinya berkisar antara Rp5 hingga Rp10 miliar, mencakup sembako, selimut, tenda, dan matras yang lengkap.
Selain membahas kesiapan logistik, rapat tersebut juga meninjau perkembangan penyaluran bantuan sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten yang terdampak gempa NTT. Prabowo secara langsung menanyakan status bantuan tersebut. Suharyanto memastikan bahwa dana telah diterima oleh pemerintah daerah, seraya menekankan bahwa bantuan tersebut harus sepenuhnya dialokasikan untuk penanganan bencana, bukan untuk keperluan lain.
Tinggalkan komentar