lintaswarta.co.id melaporkan bahwa jelang aksi demonstrasi besar pada 27 Agustus di ibu kota, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, menegaskan tidak akan ada upaya penyekatan terhadap massa yang ingin menyampaikan aspirasinya di depan kompleks parlemen. Pernyataan ini disampaikan untuk menepis kekhawatiran publik mengenai potensi pembatasan pergerakan demonstran.
Ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Djamari dengan tegas menyatakan, "Penyekatan itu enggak ada ya, masa penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat. Enggak, enggak ada, silakan datang." Ia juga memastikan bahwa prajurit TNI akan bersinergi dengan kepolisian untuk mengamankan jalannya aksi. Aparat keamanan, baik dari Polda Metro Jaya maupun Kodam Jaya, akan fokus pada pelayanan dan pengamanan, termasuk mengatur arus lalu lintas guna memastikan aktivitas masyarakat yang tidak berpartisipasi tetap berjalan normal.
Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan elemen lainnya ini membawa sejumlah tuntutan penting, seperti desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan penerapan hukuman maksimal, termasuk pidana mati, bagi koruptor. Djamari mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi Jakarta tetap kondusif, meskipun dilaporkan ada 86 titik unjuk rasa di wilayah Jakarta hari ini. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung menambahkan, 18.504 personel disiagakan dengan pendekatan humanis, tanpa senjata api atau tajam, mengedepankan komunikasi persuasif.
Related Post
Namun, gambaran berbeda terlihat di luar Jakarta. Sejumlah kepolisian daerah justru mengerahkan personel untuk melakukan penyekatan guna mencegah massa bergabung ke ibu kota. Polresta Tangerang, misalnya, menerjunkan sekitar 200 personel gabungan. Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Tangerang, Kompol Raden Mochammad Sofian, menjelaskan bahwa langkah preventif ini menyasar titik-titik rawan seperti gerbang tol dan stasiun kereta api, khususnya untuk mengantisipasi pergerakan pelajar SMP dan SMA. Penyekatan difokuskan di jalur perbatasan Gumarang, akses Tol Metro, pintu Tol Balaraja, hingga stasiun-stasiun seperti Daru dan Tiga Raksa, dengan dukungan TNI, Dishub, dan Satpol PP. Meski demikian, pendekatan persuasif tetap diutamakan.
Dengan demikian, meski ada jaminan kebebasan berpendapat di pusat ibu kota, upaya antisipasi pergerakan massa dari daerah penyangga tetap dilakukan demi menjaga ketertiban umum dan kelancaran aktivitas masyarakat secara keseluruhan.
Tinggalkan komentar