Mantan Tersangka Korupsi Jadi Penasihat Presiden?

Informasi yang diperoleh lintaswarta.co.id menyebutkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo, diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara. Kabar ini mengemuka setelah beredarnya salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45/P Tahun 2025. Keppres tersebut secara resmi mengangkat Hadi Poernomo dan memberikan hak keuangan setingkat menteri. Pihak Istana hingga saat ini belum memberikan konfirmasi resmi terkait penunjukan tersebut. Upaya konfirmasi kepada Sekretaris Kabinet, Kepala PCO, Wamenkominfo, dan Menko Perekonomian juga belum membuahkan hasil. Menko Perekonomian hanya meminta publik untuk menunggu informasi resmi.

Menariknya, Hadi Poernomo memiliki rekam jejak yang cukup kontroversial. Pada tahun 2014, KPK menetapkan Hadi sebagai tersangka kasus dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang saat menjabat Direktur Jenderal Pajak pada periode 2002-2004. Ia diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp375 miliar akibat perubahan kesimpulan surat keberatan pajak BCA. Meskipun sempat ditetapkan sebagai tersangka, proses hukumnya terhenti setelah hakim mengabulkan praperadilannya. Mahkamah Agung (MA) kemudian menilai praperadilan tersebut telah melampaui batas wewenang.

Terkait penunjukan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Juru Bicaranya, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa Hadi Poernomo wajib melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Budi menjelaskan, jabatan tersebut termasuk yang wajib melapor LHKPN sebagai upaya pencegahan korupsi, mengingat sektor penerimaan negara sangat rawan penyimpangan. KPK sendiri telah melakukan berbagai kajian untuk mencegah kebocoran penerimaan negara, termasuk dari sektor Minerba dan sawit. Budi menambahkan bahwa penunjukan Hadi Poernomo telah melalui proses seleksi dan disesuaikan dengan kebutuhan jabatan. Namun, pertanyaan mengenai kelayakan mantan tersangka korupsi menduduki posisi strategis di pemerintahan tetap menjadi sorotan publik.